Lompat ke isi utama

Berita

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu Provinsi Bengkulu Dengan Kelompok Disabilitas Untuk Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026

191126

Bengkulu Tengah, 19 November 2026 – Bawaslu Provinsi Bengkulu resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Mitra Masyarakat Inklusif (MMI) Provinsi Bengkulu sebagai upaya memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026), pukul 09.30 WIB, secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini turut diikuti oleh pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, termasuk Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Fahamsyah, S.Pd.I., M.Pd.I., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Mitra Masyarakat Inklusif (MMI) yang telah membuka ruang kolaborasi bersama Bawaslu. Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan kelompok disabilitas.

Ia juga mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membangun kerja sama serupa dengan komunitas atau kelompok masyarakat inklusif di wilayah masing-masing, meskipun tidak secara langsung melalui MMI yang saat ini berada di tingkat provinsi.

Sementara itu, Ketua MMI Provinsi Bengkulu, Irna Riza Yuliastuty, S.Sos., menyampaikan pentingnya membangun perspektif disabilitas dalam setiap aspek kelembagaan, termasuk pengawasan Pemilu.

Ia menegaskan bahwa disabilitas bukan hanya berkaitan dengan kondisi seseorang, tetapi juga interaksi antara kondisi individu dengan hambatan yang terdapat di lingkungan maupun sistem. Oleh karena itu, kelompok disabilitas harus dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak politik secara penuh, mulai dari hak memilih, dipilih, memperoleh informasi, mengawasi, melapor, hingga terlibat aktif dalam proses demokrasi.

Menurutnya, penguatan perspektif disabilitas bertujuan mengubah pola pandang, mengenali berbagai hambatan, memahami hak politik, serta memperbaiki praktik kelembagaan agar lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu bersama Ketua MMI Provinsi Bengkulu, penyerahan dokumen nota kesepahaman, penyerahan plakat, serta sesi foto bersama.

Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Bawaslu dan kelompok disabilitas dalam mewujudkan pengawasan Pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam mengawal demokrasi.