Lompat ke isi utama

Berita

Dari Netralitas ASN hingga Demokrasi Adat, Bawaslu Bengkulu Tengah Perkuat Substansi Pengawasan Pemilu

161126

Bengkulu Tengah — Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting Rabu (16/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri  langsung oleh Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H sekaligus membuka kegiatan ini secara daring. 

Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2  dibagi menjadi 2 sesi pemateri pertama ini diisi oleh 2 pemateri sekaligus yaitu Prof. Agus Pramusinto dan Prof. R. Siti Zuhro Ilham Saputra, S.Sos.,M.I.P, Sebagai Narasumber. 

Penguatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan lurah menjadi salah satu perhatian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam materi yang disampaikan oleh Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D., dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Prof. Agus Pramusinto dari Universitas Gadjah Mada.

Dalam pemaparannya, Prof. R. Siti Zuhro menekankan bahwa politisasi birokrasi, mobilisasi kepala desa, serta penyalahgunaan fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kepentingan politik dapat mengancam prinsip keadilan demokrasi. Netralitas aparatur harus dijaga agar pelayanan publik tetap profesional dan tidak berpihak kepada kandidat atau kelompok politik tertentu.

Sementara itu, Prof. Agus Pramusinto menjelaskan bahwa netralitas ASN tidak hanya sebatas larangan mengikuti kampanye atau menunjukkan dukungan politik di media sosial, tetapi juga mencakup penggunaan kewenangan birokrasi secara adil, termasuk dalam pengelolaan anggaran, program pemerintah, promosi jabatan, dan pelayanan publik.

Kedua materi tersebut menegaskan pentingnya pengawasan yang tidak hanya berfokus pada perilaku individu, tetapi juga terhadap penggunaan kewenangan dan kebijakan pemerintah. Bawaslu memiliki peran strategis dalam mencegah dan mengawasi potensi pelanggaran netralitas serta memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait.

Selanjutnya Penyampaian materi dari Cahyo Pamungkas sebagai Narasumber pada Sesi ke dua.

Pemahaman mengenai demokrasi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga perlu melihat nilai-nilai adat, hak politik masyarakat, serta dinamika kekuasaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam materi “Demokrasi Adat, Hak Politik, dan Kontestasi Kekuasaan: Membaca Sistem Noken di Papua dan Partai Politik Lokal di Aceh” yang disampaikan oleh Cahyo Pamungkas dari Pusat Riset Kewilayahan BRIN.

Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa praktik demokrasi memiliki karakteristik berbeda di setiap daerah. Di Papua, sistem Noken menjadi salah satu bentuk demokrasi adat yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama. Sementara di Aceh, pengakuan terhadap partai politik lokal menjadi bentuk partisipasi dan representasi politik masyarakat melalui jalur kelembagaan.

Kegiatan diikuti oleh  Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat, diharapkan peserta dapat meningkatkan pemahaman terhadap Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan, kemudiani Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah membuat Hasil dari kegiatan ini dalam bentuk Resume.

161126
161126