Dari Ancaman Deepfake hingga Politik Uang, Bawaslu Bengkulu Tengah Perkuat Pemahaman Pengawasan Pemilu
|
Bengkulu Tengah — Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting Rabu (19/11/2026).
Dihadiri langsung oleh Dr. Herwyn J. H. Malonda, S.Pd, S.H, M.Pd, M.H.sekaligus membuka kegiatan ini secara daring.
Kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dibagi menjadi 2 sesi pemateri pertama ini diisi oleh 2 pemateri sekaligus yaitu Khoirunnisa Nur Agustyati dan Dr. Hurriyah, Direktur Eksekutif PUSKAPOL Universitas Indonesia, Sebagai Narasumber.
Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu tantangan penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menjaga kualitas demokrasi. Hal tersebut dibahas dalam materi Transformasi Digital, Pengawasan Teknologi, dan Integrasi Ruang Digital yang disampaikan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati.
Materi tersebut mengulas berbagai tantangan perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), seperti deepfake, jaringan bot otomatis, serta micro-targeting pemilih yang berpotensi memengaruhi opini dan perilaku pemilih melalui penyebaran informasi yang menyesatkan.
Selain itu, dibahas pentingnya keterbukaan data pemilu untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Namun, keterbukaan tersebut harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi pemilih melalui tata kelola data yang akuntabel, transparan, dan aman.
Materi Disinformasi dan Integritas Ruang Digital dalam Pemilu yang disampaikan oleh Dr. Hurriyah, Direktur Eksekutif PUSKAPOL Universitas Indonesia.
Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa integritas pemilu memiliki tiga dimensi utama, yaitu integritas prosedural, integritas kompetisi, dan integritas pilihan. Ketiganya harus dijaga agar proses pemilu berlangsung jujur dan adil serta masyarakat dapat menentukan pilihan secara bebas dan berdasarkan informasi yang benar.
Ruang digital saat ini menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari penyebaran hoaks, disinformasi, konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (AI), kampanye terselubung, hingga upaya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan hasil pemilu.
Disinformasi juga dapat menjadi bagian dari operasi pengaruh yang bertujuan membentuk persepsi pemilihan memperbesar polarisasi, menumbuhkan apatisme.
Selanjutnya materi ke dua ini disampaikan oleh Adi Prayitno dari Parameter Politik Indonesia
Praktik politik uang masih menjadi salah satu tantangan serius dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.
Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam materi Politik Uang dan Klientalisme Elektoral: Pola, Determinan, Perilaku Pemilih, dan Tantangan Pencegahan yang disampaikan oleh Adi Prayitno dari Parameter Politik Indonesia.
Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa politik uang tidak hanya berbentuk pemberian uang tunai, tetapi juga dapat berupa sembako, barang, bantuan sosial, maupun bentuk pemberian lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat.
Berdasarkan data survei yang ditampilkan, sebanyak 69,8 persen responden menyatakan menerima pemberian uang dari calon pemimpin dalam pemilu, meskipun tidak seluruhnya berkomitmen untuk memilih calon yang memberikan uang tersebut.
Kegiatan diikuti oleh Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat, diharapkan peserta dapat meningkatkan pemahaman terhadap Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan, hasil dari kegiatan ini dalam bentuk Resume.