Bawaslu Bengkulu Tengah Hadiri Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024
|
Penulis: F. Elsa
Sumber: Ogi Putra
Jakarta, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah - Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Edyson bersama Staf mengikuti kegiatan Launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 bertempat di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Jakarta pada Jum’at, (16/12/2022). Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja bahwa untuk mengawasi pemilu harus diikuti dengan badan dan pikiran yang sehat.
“IKP merupakan parameter sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia ke depan. IKP adalah early warning sistem sejak pemilu 2004 yang kemudian kita launching lagi hari ini. Maka harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
“PR kita semua sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu se-Indonesia yaitu menekan dan mengurangi politisasi SARA, black campaign dan money politic yang membuat demokrasi kita tercemar” jelasnya.
Lebih lanjut Ia juga mengingatkan bahwa Tahun 2023 adalah masa seleksi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota, tetap persiapkan diri namun jangan sampai hal ini mengganggu proses pengawasan.
Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
“Kami harap semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan IKP adalah hal yang penting ditunggu oleh semua orang. IKP adalah risk management election khas indonesia yang tidak ada di tempat yang lain.
“IKP semacam manajemen resiko. KPU akan gunakan IKP sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi ledakan konflik di daerah,” tuturnya.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Gade Raka Sandi menuturkan data yang dihimpun Bawaslu dalam IKP dapat dijadikan sebagai rujukan berbagai pihak untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meredam terjadinya konflik.
“Data IKP sangat penting karena kerawanan dan dinamika di lapangan bisa berdampak kepada penyelenggara pemilu sehingga akan pengaruhi kredibilitas dan integritas penyelenggara dalam melakukan tugasnya,” terangnya.
Dalam peluncuran IKP turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu, Puadi, Herwyn JH Malonda, Totok Hariyono beserta jajaran Struktural Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hadir juga perwakilan dari beberapa lembaga terkait, diantaranya Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (polhukam), Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, perwakilan 17 partai politik, pemantau pemilu dan mahasiswa. (HMBWSBT)
