Penguatan Substansi Bawaslu Bengkulu Tengah Ikuti Zoom Bawaslu Membelajarkan Volume 2

Bengkulu Tengah — Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting Rabu (12/11/2026).

Dibuka oleh Herman Jefler Hielsa Malonda, M.Pd secara daring,  kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2  dibagi menjadi 2 sesi pemateri pertama Ilham Saputra, S.Sos.,M.I.P,  dengan tema Problematika Struktural Pemuktahiran Data Pemilih Sebagai Narasumber. 

Permasalahan pemutakhiran data pemilih tidak hanya berkaitan dengan kesalahan pencatatan atau pekerjaan petugas di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi antarlembaga, perbedaan sumber data kependudukan, mobilitas penduduk, serta ketidaksinkronan pembaruan data.

Selain itu, persoalan perlindungan hak pilih juga menjadi perhatian. Masih terdapat potensi warga yang telah memenuhi syarat memilih tetapi belum tercatat dalam daftar pemilih akibat kendala dokumen kependudukan, perpindahan domisili, maupun keterlambatan pembaruan data. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data harus mampu menjaga keseimbangan antara akurasi dan inklusivitas. Dalam hal ini, KPU memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan memutakhirkan daftar pemilih, Dukcapil dan pemerintah mendukung kualitas data kependudukan, sedangkan Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses dan hasil pemutakhiran data pemilih.

Selanjutnya Penyampaian materi dari Prof. Dr. Muhammad, S. IP, M.Si Ketua Bawaslu RI 2012-2017 sebagai Narasumber pada Sesi ke dua.

Dalam pemaparannya, Prof. Muhammad menegaskan bahwa etika dan integritas kepemimpinan merupakan fondasi utama bagi penyelenggara pemilu dalam menjaga kepercayaan publik. Penyelenggara pemilu harus mampu menjalankan tugas secara jujur, adil, profesional, efisien, serta tidak memihak kepada kepentingan politik tertentu.

Ia juga menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, setiap jajaran pengawas pemilu harus memiliki kompetensi, komitmen, keberanian, serta kemauan untuk terus belajar dan melakukan evaluasi diri.

Lebih lanjut, disampaikan lima prinsip utama kepemimpinan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu menghormati hukum, bersikap netral dan tidak memihak, mengedepankan transparansi, menjamin akurasi informasi, serta memprioritaskan pelayanan kepada pemilih.

Selain integritas kelembagaan, materi juga menekankan pentingnya kemampuan public speaking bagi jajaran pengawas pemilu. Pengawas pemilu harus mampu menyampaikan substansi pengawasan secara komunikatif, inklusif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kegiatan diikuti oleh  Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat, diharapkan peserta dapat meningkatkan pemahaman terhadap Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan, kemudiani Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah membuat Hasil dari kegiatan ini dalam bentuk Resume.