Roni Marzuki hadiri Rakornas Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas Pada PILKADA Serentak 2024
|
Jakarta, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah – Guna memastikan kesiapan Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu RI bersama Kementerian Dalam Negeri, BKN dan Kementerian PAN-RB menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas Pada Pemilihan Serentak 2024 pada Selasa (17/09) di Jakarta. Hadir dalam giat ini Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Roni Marzuki dan Koordinator Sekretariat Bengkulu Tengah Pory Rusman.
Acara Rakornas Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dihadiri oleh Mendagri, MenpanRB, BKN, Gubernur, Walikota, Bupati serta Bawaslu Provinsi & Kabupaten/Kota dari ujung Sabang hingga Merauke. Selanjutnya acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja dalam pembukaannya menyampaikan "Isu Netralitas ASN merupakan salah satu isu dipetakan oleh Bawaslu RI masuk ke dalam isu rawan dimana berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilihan 2024 yang sudah dilaunching bulan lalu ada 3 tahapan dengan tingkat paling rawan yaitu : Tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pungut Hitung. Berkaca perhelatan sebelumnya pelanggaran netralitas ASN cenderung meningkat ketika pemilihan kepala daerah sehingga diperlukan keseriusan kita bersama dari seluruh stakeholder terkait."
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam sambutannya mengapresiasi kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota selama Pemilu 2024, terutama dalam mengawal netralitas ASN dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Namun, ia menekankan perlunya kerja sama yang lebih erat menjelang Pilkada 2024, karena pelanggaran netralitas ASN menjadi salah satu isu yang paling rawan.
“Pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 di bawah 1.000 kasus, namun pada Pilkada 2020, dari 170 wilayah terjadi 1.010 kasus. Ini menunjukkan potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada mendatang, sehingga kita harus waspada,” ujar Bagja.
Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bawaslu, KPU, dan para kepala daerah dalam menjaga netralitas ASN serta memastikan Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan lancar tanpa ada pelanggaran serius. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik demi mewujudkan Pemilukada yang adil dan demokratis,”
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Puadi berharap, para kepala daerah, PJ kepala daerah atau calon kepala daerah, tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa selama masa kontestasi Pemilihan 2024 ini. Jika melanggar, akan dijerat dengan pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.
“Ancaman hukumannya jelas, yaitu pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit enam ratus ribu, atau paling banyak enam juta rupiah, mari sama-sama ciptakan iklim demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dibutuhkan kerjasama seluruh pihak terkait untuk menciptakan tujuan tersebut,” tuturnya.
Bawaslu berharap seluruh pihak yang terlibat dapat berperan aktif dalam menjaga keadilan dan bekerja secara profesional selama tahapan Pemilihan 2024.
